Sehat

KPPAD Imbau Media Lebih Sensitif dalam Pemberitaan Anak

Dari kiri: Eka Santhi Indra Dewi, I Ketut Anjasmara, AA Sagung Anie Asmoro, dan Ni Luh Gede Yastini

Media masih dianggap  kurang sensitif dalam  pemberitaan kasus anak yang berhadapan  dengan hukum.  Demikian tergambar dalam sarasehan yang digelar Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah  (KPPAD) Provinsi Bali, Jumat (21/10) di Denpasar.

Ketua KPPAD Provinsi Bali AA Sagung Anie Asmoro  berharap dengan adanya sarasehan ini dapat menyamakan persepsi dalam menyikapi berbagai kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Wakil Ketua KPPAD, Eka Santhi Indra Dewi menambahkan,  pemberitaan media terhadap kasus anak harus selalu melihat kepentingan terbaik bagi si anak.

Sementara, menurut  Siti Sapurah,  media memegang peranan penting dalam perjuangan kasus-kasus anak. “Tanpa media kita akan sulit berjuang karena  ada beberapa kasus anak yang dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian jika tidak dikawal media,” ujarnya. Ia sangat yakin, walaupun masih ada para jurnalis yang tidak sensitif, tapi persentasinya sangat kecil dibandingkan para jurnalis yang sangat beretika dalam menulis isu tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Rofiqi Hasan dari Komisi Etik AJI Denpasar menegaskan, sebenarnya sudah banyak aturan yang mengikat para jurnalis ketika meliput kasus yang berkaitan dengan anak, seperti halnya dalam kode etik jurnalistik sudah diatur dengan tegas mengenai larangan untuk mengekpose korban pelecehan seksual termasuk identitasnya.  Masalahnya, bisa jadi kurang sosialisasi di tengah kehidupan media yang sangat dinamis yang cepat memunculkan jurnalis baru. Karena itu, beberapa jurnalis pun menyetujui, perlu diadakan sosialisasi yang berkesinambungan dan pelatihan bagi jurnalis.

Acara yang dihadiri pemimpin media, para jurnalis, organisasi profesi wartawan,  dan LSM peduli anak,  menyepakati beberapa hal, media akan memberikan perhatian khsuus terhadap pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi, anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi. Media tidak akan memberikan indentitas anak yang menjadi korban tindak pidana, menjadi pelaku tindak pidana, dan menjadi saksi tindak pidana. Adapun identitas yang dimaksud, nama anak, nama orangtua, alamat rumah, wajah/foto, sekolah/alamat sekolah dan hal lain yang mengungkapkan identitas diri anak. Penyebutkan alamat anak yang terkena kasus pelecahan seksual dibatasi hanya sampai pada tingkat kecamatan.  Penyebutan nama dalam pemberitaan hanya menggunakan inisial yang berupa singkatan. Anak yang dilaporkan hilang dapat dipublikasikan untuk segera ditemukan tetapi apabila ada indikasi anak tersebut menjadi korban sebuah tindak pidana dan kekerasan  seksual maka media dalam pemberitaaan akan berupaya menjaga kerahasiaan identitas anak. Penggunaan istilah pemberitaan anak terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menggunakan bahasa yang baik, tidak  tidak seperti “digarap atau digagahi”. -wirati.astiti@cybertokoh.com

 

 

To Top