Bunda & Ananda

Korban bisa jadi Pelaku Baru Pedofilia

Dr. Ir. Lies Rosdianty, M.Si.

Di Indonesia, kasus pedofilia sudah berlangsung sejak lama. Beberapa kasus yang menonjol juga terjadi di provinsi Bali, antara lain di Buleleng dan Karangasem. Demikian disampaikan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr. Ir. Lies Rosdianty, M.Si. pekan lalu di Undiknas Denpasar.
Dari beberapa kasus yang terjadi, korban pedofilia ini diiming-imingi yang membuat mereka senang diawal, dibuat senang dengan memasilitasi segala kebutuhannya, diberikan beasiswa, menjadi orangtua asuh, memberikan berbagai imbalan dan fasilitas. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena pedofilia ini sudah membentuk sindikasi, memiliki jaringan dengan pelaku pedofilia lainnya di seluruh dunia. Mereka berkomunikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi baik berupa website maupun media sosial.
Lies Rosdianty menegaskan, yang harus mendapat perhatian adalah dampak dari akibat kekerasan seksual pada anak. Kekerasan yang terjadi pada anak akan dirasakan sampai ia dewasa. Bahkan, memberikan trauma psikis yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dan dalam tingkat yang paling parah,korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang pernah mereka alami saat masih anak-anak. “Jadi, begitu besar dampak yang dirasakan dari anak-anak sebagai korban kekerasan seksual ini,” ucapnya.
Kita sebagai orangtua kadang merasa sok tahu. Kita seringkali beranggapan bahwa anak-anak ada di bawah kekuasaan orangtuanya. Padahal anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang, bimbingan, dan pengasuhan yang baik dari kita semua. Jangan malah sebaliknya, memperlakukan anak semena-mena. Anak tidak pernah minta dilahirkan, dan anak juga tidak bisa memilih siapa orangtuanya. Itulah sebabnya kita semua harus mengganggap bahwa anak itu adalah anak kita semua, yang membutuhkan perlindungan, pengasuhan dari kita semua.
ORANGTUA JANGAN SOK TAHU
Karena itu, ia menyarankan kepada semua orangtua untuk sering-sering mendengar suara anak. “Orangtua jangan sok tahu, menganggap lebih tahu apa yang diinginkan anak. Jangan pula mengganggap anak tidak tahu. Jika sering mendengar suara anak justru kita akan tahu sesuatu yang diluar dugaan kita yang sebetulnya kadang tak terpikirkan, tetapi mereka berpikir sampai ke arah sana. Itulah yang harus kita lakukan. Anak-anak dengan segala kelemahan dan kekurangannya, justru membutuhkan perlindungan dari kita semua. Bukan sebaiknya, untuk diperlakukan semena-mena,” tegasnya lagi.
Berbagai peraturan perundang-undangan sudah diterbitkan pemerintah untuk merespons berbagai kejahatan kekerasan seksual, baik untuk perlindungan korban maupun untuk pemidanaan bagi pelaku. Pada tahun 2014, telah diterbitkan Perpres No. 5 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GNAKSA) yang mengintruksikan kepada seluruh kementerian lembaga, dan juga pemerinthan daerah untuk melakukan pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Telah juga dikeluarkan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 20 16 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
UU No. 17 tahun 2016 berisikan pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak yang memuat sanksi bagi pelaku yang melakukan persetubuhan pada anak dikenakan hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan bila dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik (tenaga kependidikan) atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sanksi pidana pokoknya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya. “Sanksi lebih berat jika dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Sedangkan jika korban lebih dari 1 orang dan menyebabkan meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau dipidana paling singkat 10 tahun paling lama 20 tahun,” jelasnya. Selain pidana tersebut, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas, dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ia menyampaikan, sebenarnya sudah banyak peraturan perundang-undangan yang sudah disusun Kemen PPPA sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. “Semuanya sedang digodok, bagaimana tata cara, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan implementasinya nanti. Dan tentu itu tak akan berhasil jika tidak didukung oleh kita semua. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan masyarakat itu sendiri karena masyarakat itu yang paling dekat dengan anak,” ucapnya.
Jika mainset kita masih menganggap bahwa anak itu adalah mahluk lemah yang bisa kita perlakukan semena-mena, semua peraturan perundang-undangan itu tidak ada artinya. Jadi kita harus merubah mainset bahwa anak-anak itu adalah anak kita semua yang harus kita lindungi, yang harus kita bina, dan yang harus kita asuh dengan baik. “Perlu diingat, kekerasan yang dialami pada masa kanak-kanak akan terus terbawa sampai dia dewasa. Jadi, korban kekerasan terhadap anak ini harus benar-benar kita tangani, harus benar-benar direhabilitasi,” tegas Lies Rosdianty.
Ia kembali menuturkan pengalamannya belum lama ini ketika berkunjung ke Kabupaten Indramayu. Ada kasus anak yang membenci Bapaknya karena dia telah marah pada Ibunya dan Bapaknya justru merusak tas yang paling disayangi anak tersebut. Memori itu terus membekas pada anak tersebut, tidak ada rasa sayang anak itu lagi kepada Bapaknya, ia membenci Bapaknya. Ketika Psikolog anak yang menangani meminta anak tersebut menggambar sosok Ibunya, gambarannya bagus. Sementara ketika diminta menggambar sosok Bapaknya, gambarnya sudah tidak ada bentuknya lagi karena dipengaruhi perasaannya. (Inten Indrawati)

Klik mengomentari

Tinggalkan balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

code

Paling Populer

Ke atas