Begitu ACFTA 2010 dimulai, sudah ada pengusaha yang mengatakan 7,5 juta buruh akan di-PHK. Ini sebenarnya berdampak buruk bagi persaingan usaha karena akan mempengaruhi kinerja. Seharusnya yang dilakukan mempersiapkan diri untuk menghadapi ACFTA. Semua harus optimis. Jangan menyerah sebelum perang,” tegas Panudiana Kuhn, ketua DPD Apindo Bali dalam diskusi komprehensif koran Tokoh di Mama Leon, Selasa (2/2).

Ia menuturkan, ACFTA harus dilihat sebagai sebuah peluang. Untuk memanfaatkan peluang ini perlu sinergi antara pengusaha dan pemerintah. Salah satunya mempermudah birokrasi. Jangan sebaliknya, birokrasi dipersulit sehingga pengusaha sulit mendapatkan izin. Masih terkait birokrasi, ia juga mempertanyakan pengenaan pajak yang tidak maksimal. Ada yang sudah bayar pajak tetapi tetap dikejar sedangkan yang hanya bermodalkan IMB tanpa bayar pajak dibiarkan berkiprah. Karenanya Kuhn mengharap pemerintah memperbaiki  masalah-masalah yang masih ditemui terkait birokrasi.
Cina bisa membuat harga barang murah karena pajak murah. Di Indonesia, barang dikenakan tariff pajak tinggi. Akibatnya harga barang menjadi mahal. Bahkan tariff pajak yang tinggi akan melahirkan penyelundup, maling, dan koruptor.

Pria asal Yogyakarta ini mengatakan selama ini dunia industri di Indonesia belum sepenuhnya mandiri. Akibatnya, mereka tidak bisa berjuang sendiri karena masih perlu proteksi dari pemerintah. Kendala ini dipicu adanya sogokan bagi oknum tertentu untuk melancarkan usaha. “Seharusnya kalau ada yang nyogok, si penerima juga dihukum,” tegasnya.

Kuhn menuturkan dirinya mulai usaha kecil dan menengah (UKM) di Bali tahun 1982. Ketika itu, ia banyak dibantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pengurusan izin. Perkembangan usaha membuat ayah tiga anak terus melebarkan sayap. Dari usaha garmen berkembang menjadi hotel, vila, dan kargo. Semua usahanya patuh membayar pajak hingga ia mendapat penghargaan sebagai pembayar pajak. Bahkan perusahaannya khusus membayar konsultan pajak untuk menangani perpajakan. Ini merupakan komitmen sebagai pengusaha yang menaati aturan. Tetapi, sangat disayangkan ada oknum-oknum pengusaha yang hanya bermodalkan IMB sudah melakukan usaha. Kontribusi mereka terhadap pemasukan pajak menjadi tidak jelas. Inilah yang harus dicermati pemerintah.

Terkait ACFTA, Kuhn kembali menegaskan harus ada introspeksi dari pemerintah. Paradigma kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah perlu dihapus. Jika memang proses bisa dipermudah dan disederhanakan, lakukanlah hal tersebut.
Di Jawa Barat ada anjuran boikot produk Cina. Itu namanya anarkis. Mari bersaing untuk menunjukkan buatan Indonesia tidak kalah dengan buatan Cina. Khusus untuk Bali, saya yakin tidak akan terjadi penurunan pendapatan terkait pelaksanaan ACFTA. Adanya kesepakatan ini bisa dimanfaatkan untuk menambah kreasi. Satu hal lagi, Bali identik dengan pariwisata. Peluang di sektor pariwisata yang haus digarap maksimal.

Ia menambahkan pasar ekspor bukan hanya Cina. Banyak negara yang bisa dijajaki untuk peluang ekspor. Untuk bisa menangkap peluang, efisiensi juga harus dilakukan, Cina bisa membuat barang murah karena ongkos buruh murah. Tetapi, ini tidak menjadi jaminan barang yang dihasilkan bagus. Ada yang bagus dan ada yang jelek. Sekarang banyak yang pesan seragam dari Cina karena harganya lebih murah. Cina biasanya menerapkan pesanan minimal, misalnya 20 ribu pesanan. Kurang dari jumlah itu, tidak aklan dilayani karena ongkos produksi menjadi mahal. Indonesia biasanya kebagian pembuatan pesanan antara 10 sampai 10 ribu. Ini tentu memerlukan biaya produksi yang sangat besar.

Masih terkait buruh, para buruh di Cina sudah ada protes karena murahnya ongkos mereka. Akibatnya, ada pabrik yang mau mengalihkan usahanya ke Indonesia. Tetapi, buruh di Indonesia juga sudah pintar. ”Daripada jadi buruh garmen, kerja di tempat panas, lebih baik jadi spa therapist, kerja di ruang AC, gaji tinggi. Ini sekarang kecenderungan yang terjadi. Makanya pengusaha garmen bingung. Ada pesanan bingung karena tenaga kerja minim. Tidak ada pesanan juga bingung, dimana dapatkan uang untuk membayar gaji mereka,” ungkapnya.

Dari sisi pengusaha, Kuhn menyoroti masih ada adanya pandangan, pengusaha merupakan warga kelas II karena banyak pengusaha yang tidak lulus sekolah. Warga kelas I pejabat dan birokrat. Ini menjadikan niat orang menjadi pengusaha kecil. “Di negara maju, pertumbuhan pengusaha bisa sampai 15%. Tetapi, di Indonesia sangat kecil. Untuk Bali saja, dari 3 juta penduduk, hanya ada 10 ribu pengusaha. Untuk menghasilkan pengusaha perlu dimulai dari sekolah dengan cara memberikan pendidikan enterprenur atau mendirikan sekolah entrepreneur. Sekolah jangan hanya mendidik siswanya jadi pegawai. Banyak pengusaha yang tidak lulus sekolah tetapi buktinya mereka bisa sukses. Ada teman saya jualan mi tetapi anaknya kuliah di luar negeri,” tandasnya.

Selain dunia pendidikan, sektor perbankan juga harus melakukan introspeksi. Bank jangan hanya mencari keuntungan yang tinggi dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tetapi, harus bisa membantu pengusaha untuk meningkatkan kualitas. Menghadapi ACFTA semua harus optimis. Jangan menyerah sebelum berperang. Kalau ada kendala, dibicarakan dengan semua komponen terkait. China bisa sukses karena ada penerapan pola dumping. Barangnya disubsidi pemerintah sehingga harga menjadi murah. Tetapi, ini harus diawasi.

Tutik Kusumawardhani, anggota DPRD Bali sepakat dengan Kuhn. ” Jika ada kendala di lapangan, semua pihak harus duduk bersama. Aspirasi dari buruh, pengusaha harus didengar pemerintah. Intinya, sebagai wakil rakyat, saya ingin member motivasi bagaimana menghadapi tantangan ACFTA ini sebagai peluang,” tegas wakil rakyat asal Buleleng ini.
Ia menambahkan, peluang yang ada harus dimanfaatkan. Pengusaha juga harus kreatif dan inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Terkait kendala prosedur dan perizinan, Tutik mengatakan akan meneruskan permasalah ke Komisi-Komisi yang ada di DPRD Bali. Khusus untuk sekolah entrepreneur, ia sangat mendukung ide tersebut.

Pernyataan juga diungkapkan Dayu Wulansari, pengusaha dari Tabanan. gACFTA bukan sebagai hambatan, tetapi peluang yang harus dimanfaatkan. Kita harus menggali kreativitas dan mencari inspirasi baru agar dapat bersaing dengan produk-produk China,h tandasnya. -wah